Perubahan Rp 1.000 menjadi Rp 1

Perubahan Rp 1.000 menjadi Rp 1 tidak akan dibahas pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan yang sering disebut redenominasi tersebut akan dibahas oleh pemerintahan baru di bawah pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Belum akan dibahas UU-nya sekarang. Baru nanti mungkin nanti di pemerintahan berikutnya," kata Chatib Basri, Menteri Keuangan, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Menurut Chatib, pembahasan redenominasi sudah sepakat tidak dibahas di masa pemerintahan Presiden SBY. Dia menilai masih butuh banyak persiapan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Situasinya masih belum pasti, juga waktu persiapan. Akhirnya diputuskan pemerintah baru yang melakukan itu," katanya.

Sebelumnya, Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR, menyarankan pemerintah agar segera memutuskan soal redenominasi. Ini tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin meningkat.

Dalam APBN 2015, misalnya, belanja negara diputuskan Rp 2.039,5 triliun. Oleh karena itu, Sohibul ingin nilai rupiah disederhanakan merujuk pada nilai APBN yang luar biasa.

"Anggaran ini sudah sangat besar. Saya sarankan teman-teman Kemenkeu supaya dilakukan redenominasi," kata Sohibul.

Bila dilakukan redenominasi, menurut Sohibul, tidak perlu ada lagi belasan angka nol untuk menunjukkan nilai triliunan. "Redenominasi penting supaya nol-nya nggak kebanyakan," tegasnya.