Diambil dari Kompasiana.com
27 Oct 2014 | 19:31
( gb doc liputan6.com)
Senin 27/10/2014. Presiden JokoWi dengan wakil Jusuf Kala, berserta ke 34 menterinya datang ke istana untuk peresmian dan singkat setelahnya peresmian mengadakan rapat perdana dengan cita-cita besar ingin mengembalikan kejayaan Nusantara.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita besar tersebut, ada banyak tantangan yang harus segera diselesaikan pada tingkat kementerian. Kondisi fiskal pemerintah berpotensi mengalami masalah besar dalam cash flow. Semoga saja Menteri keuangan baru berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Dan Mentri-mentri lainnya dapat sinergi terhadap situasi yang akan dihadapi. Tentu saja kebijakan yang di harapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat.
Pada awalnya Negara ini dilahirkan dengan kekayaan alam sangat berlimpah ; lautnya luas pulaunya banyak dan banyak kekayaan yang terkandung didalamnya tak terhingga, kejayaan-kejayaan masa sebelum merdeka sudah banyak bukti cerita kehebatannya.
Negara ini terus berjalan dengan segala macam cara Pemerintahan dengan Kabinetnya mengelola sejak Presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hingga Presiden yang sekarang.
Mengingat akan Ancaman Tsunami Ekonomi Dalam Liberalisasi ASEAN 2015.
•Indonesia berpotensi dijajah oleh negara lain ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku pada 2015. Pasalnya, 80 persen pengangguran di Tanah Air berpendidikan rendah.
•Rakyat miskin yang paling disengsarakan.
Alasannya, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana aksi yang melibatkan petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional.
•Sumber kekayaan Indonesia telah dikuras pihak asing.
•Menghancurkan Pengusaha Kecil
Kebijakan MEA bisa membunuh usaha kecil menengah (UKM), itu hanya akan menimpa pengusaha yang tidak siap
•Industri perbankan kalah bersaing
Perbankan nasional dinilai belum siap untuk menghadapi era keterbukaan ekonomi di Asean pada 2015. Soalnya, perbankan nasional masih perlu meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Sinyal Liberalisme Tinggal Sesaat.
Kiranya kenaikan BBM dijadikan sinnyal sangkakala untuk serangan Liberalisasi ASEAN bagi rawannya pertahanan Indonesia.
Bila dengan menaikkan BBM,Listrik,Dan semacamnya. Ataupun hal-hal yang menjadikan harga produk dalam negri tidak unggul bahkan tidak kompetitif lagi, ini menjadikan peluang empuk produk luar negri untuk membumi hangguskan negri ini.
Apalagi Station BBM luar negri sudah ada di Indonesia. Harga BBM produk dalam negri sama pesaing tinggal sedikit lagi, atau bila dijadikan sama, tinggal tunggu waktu BUMNnya gulung tikar. Dan selanjutnya komponen lainnya segera menyusul bak Tsunami Ekonomi.
Memang yang paling gampang untuk menutup biaya Pemerintah dengan menaikan BBM, menaikan Listrik, menaikan Pajak. Kenapa tidak sekalian dengan menjual pulau?.
Kalau kebijakan hanya seperti itu tidak memerlukan orang-orang hebat Dipemerintahan. Dan masih sama saja dengan Pemerintahan sebelumnya. Kalau masih seperti itu ya masih pantas disebut Kabinet Asal Kerja Dan tentu saja Pemilu menghasilkan Kabinet yang Mengecewakan yang menghabiskan banyak dana, waktu dan asal kerja.
Sebaliknya bila yang terbentuk Kabinet Kerja Benar, pastinya akan memikirkan kebijakan yang tidak melukai rakyat.
Memikirkan kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar tidak terjadi kenaikan BBM, Listrik, membuat kerja yang mengentaskan ketidak berdayaan ekonomi dan yang paling penting kebijakan yang tidak menjadikan rakyatnya semakin menderita. Pada dasarnya rakyat perlu di mampukan dahulu. Hal komponen yang membuat produk kompetitif bahkan lebih unggul harus didukung.
Aternatif Revolusi Mental Berperasaan Dalam Merumuskan Kebijakan. Suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan. Hindarkan kebijakan yang dibuat dapat menyusahkan rakyat. Atau yang membuat rakyat marah.
•Bukankah dana Pemerintah yang di korup cukup besar dan supaya diusahakan ditarik kembali diharapkan dapat untuk mengatasinya?
•Bukankah alam kita yang dirampok juga sangat besar?
•Bagaimana dengan lahan belantara yang masih tidur?
•Bagaimana mengatasi BUMN yang tidak pernah untung, selalu merugi. Bahkan sering dijadikan ATM bagi partai-partai.
•Bagaimana dengan pengaturan Pemerintahan yang kurang efektif, hingga merugikan banyak pihak?
•Ataupun membantu usaha-usaha rakyat agar nantinya rakyat lebih mampu dalam kehidupan ,bukannya malah mempersulit rakyat dalam berusaha.
Masih banyak usaha-usaha kecil tumbuh seadanya hanya sekedar menyambung hidup, dan usaha menengah ,hingga yang besar sekarat keadaannya. Perlu pembenahan yang serius.
•Dan di dunia pendidikan juga masih banyak permasalahannya, masih banyak petak umpet tentang pembiayaannya.
•Perilaku para politisi yang mengakibatkan sentimen negatif terhadap pasar keuangan perlu ada perilaku main yang baik.
•Dan masih banyak alternatif lain yang lebih bijak bisa dijalankan.
Pemerintah memang ditakdirkan untuk mengurus rakyatnya, terutama rakyat yang belum mampu memenuhi standar hidup yang jumlahnya sangat besar, kalaupun ada kebijaksanaan diharuskan memihak rakyatnya dan bila harus mensubsidi rakyat itupun tidak haram hukumnya bahkan diwajibkan, kalau bukan Pemerintah siapa lagi, toh alam kekayaan negri ini punya rakyat juga. Dimasa lalu rakyat membentuk Pemerintahan yang diberi tugas oleh rakyat mengelola alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya dengan benar, tentu saja untuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukan mengelola dengan seenaknya sendiri ,apalagi dengan tanpa tanggung jawab setelahnya.
Apakah dengan mengelola sumber daya alam pemberian Yang Mahakuasa masih kurang cukup hingga Pemerintah cenderung mencari jalan yang mudah dengan mengakibatkan segala macam kebutuhan hidup naik dan membebani dengan bermacam pajak yang berlebihan. Kiranya Pemerintah ini diharapkan tidak menyengsarakan rakyatnya dan lebih berperasaan dalam menentukan kebijakan.
No comments:
Post a Comment