Kabinet Kerja Benar; Lebih Berperasaan, dan Kabinet Kerja Asal…

Diambil dari Kompasiana.com

Putoet Argo

27 Oct 2014 | 19:31

( gb doc liputan6.com)

Senin 27/10/2014. Presiden JokoWi dengan wakil Jusuf Kala, berserta ke 34 menterinya  datang ke istana untuk peresmian dan singkat setelahnya peresmian mengadakan rapat perdana dengan cita-cita besar ingin mengembalikan kejayaan Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita besar tersebut, ada banyak tantangan yang harus segera diselesaikan pada tingkat kementerian. Kondisi fiskal pemerintah berpotensi mengalami masalah besar dalam cash flow. Semoga saja Menteri keuangan baru berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Dan Mentri-mentri lainnya dapat sinergi terhadap situasi yang akan dihadapi. Tentu saja kebijakan yang di harapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat.

Pada awalnya Negara ini dilahirkan dengan kekayaan alam sangat berlimpah ; lautnya luas pulaunya banyak dan banyak kekayaan yang terkandung didalamnya tak terhingga, kejayaan-kejayaan masa sebelum merdeka sudah banyak bukti cerita kehebatannya.

Negara ini terus berjalan dengan segala macam cara Pemerintahan dengan Kabinetnya mengelola sejak Presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hingga Presiden yang sekarang.

Mengingat akan Ancaman Tsunami Ekonomi Dalam Liberalisasi ASEAN 2015.

•Indonesia berpotensi dijajah oleh negara lain ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai berlaku pada 2015. Pasalnya, 80 persen pengangguran di Tanah Air berpendidikan rendah.

•Rakyat miskin yang paling disengsarakan.

Alasannya, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana aksi yang melibatkan petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional.

•Sumber kekayaan Indonesia telah dikuras pihak asing.

•Menghancurkan Pengusaha Kecil

Kebijakan MEA bisa membunuh usaha kecil menengah (UKM), itu hanya akan menimpa pengusaha yang tidak siap

•Industri perbankan kalah bersaing

Perbankan nasional dinilai belum siap untuk menghadapi era keterbukaan ekonomi di Asean pada 2015. Soalnya, perbankan nasional masih perlu meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Sinyal Liberalisme Tinggal Sesaat.

Kiranya kenaikan BBM dijadikan sinnyal sangkakala untuk serangan Liberalisasi ASEAN bagi rawannya pertahanan Indonesia.

Bila dengan menaikkan BBM,Listrik,Dan semacamnya. Ataupun hal-hal yang menjadikan harga produk dalam negri tidak unggul bahkan tidak kompetitif lagi, ini menjadikan peluang empuk produk luar negri untuk membumi hangguskan negri ini.

Apalagi Station BBM luar negri sudah ada di Indonesia. Harga BBM produk dalam negri sama pesaing tinggal sedikit lagi, atau bila dijadikan sama, tinggal tunggu waktu BUMNnya gulung tikar. Dan selanjutnya komponen lainnya segera menyusul bak Tsunami Ekonomi.

Memang yang paling gampang untuk menutup biaya Pemerintah dengan menaikan BBM, menaikan Listrik, menaikan Pajak. Kenapa tidak sekalian dengan menjual pulau?.

Kalau kebijakan hanya seperti itu tidak memerlukan orang-orang hebat Dipemerintahan. Dan masih sama saja dengan Pemerintahan sebelumnya. Kalau masih seperti itu ya masih pantas disebut Kabinet Asal Kerja Dan tentu saja  Pemilu menghasilkan Kabinet yang Mengecewakan yang menghabiskan banyak dana, waktu dan asal kerja.

Sebaliknya bila yang terbentuk Kabinet Kerja Benar, pastinya akan memikirkan kebijakan yang tidak melukai rakyat.

Memikirkan kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar tidak terjadi kenaikan BBM, Listrik, membuat kerja yang mengentaskan ketidak berdayaan ekonomi dan yang paling penting kebijakan yang tidak menjadikan rakyatnya semakin menderita. Pada dasarnya rakyat perlu di mampukan dahulu. Hal komponen yang membuat produk kompetitif bahkan lebih unggul harus didukung.

Aternatif Revolusi Mental Berperasaan Dalam Merumuskan Kebijakan. Suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan. Hindarkan kebijakan yang dibuat dapat menyusahkan rakyat. Atau yang membuat rakyat marah.

•Bukankah dana Pemerintah yang di korup cukup besar dan supaya diusahakan ditarik kembali diharapkan dapat untuk mengatasinya?

•Bukankah alam kita yang dirampok juga sangat besar?

•Bagaimana dengan lahan belantara yang masih tidur?

•Bagaimana mengatasi BUMN yang tidak pernah untung, selalu merugi. Bahkan sering dijadikan ATM bagi partai-partai.

•Bagaimana dengan pengaturan Pemerintahan yang kurang efektif, hingga merugikan banyak pihak?

•Ataupun membantu usaha-usaha rakyat  agar nantinya rakyat lebih mampu dalam kehidupan ,bukannya malah mempersulit rakyat dalam berusaha.

Masih banyak usaha-usaha kecil tumbuh seadanya hanya sekedar menyambung hidup, dan usaha menengah ,hingga yang besar sekarat keadaannya. Perlu pembenahan yang serius.

•Dan di dunia pendidikan juga masih banyak permasalahannya, masih banyak petak umpet tentang pembiayaannya.

•Perilaku para politisi yang mengakibatkan sentimen negatif terhadap pasar keuangan perlu ada perilaku main yang baik.

•Dan masih banyak alternatif lain yang lebih bijak bisa dijalankan.

Pemerintah memang ditakdirkan untuk mengurus rakyatnya, terutama rakyat yang belum mampu memenuhi standar hidup yang jumlahnya sangat besar, kalaupun ada kebijaksanaan diharuskan memihak rakyatnya dan bila harus mensubsidi rakyat itupun tidak haram hukumnya bahkan diwajibkan, kalau bukan Pemerintah siapa lagi, toh alam kekayaan negri ini punya rakyat juga. Dimasa lalu rakyat membentuk Pemerintahan yang diberi tugas oleh rakyat mengelola alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya dengan benar, tentu saja untuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukan mengelola dengan seenaknya sendiri ,apalagi  dengan tanpa tanggung jawab setelahnya.

Apakah dengan mengelola sumber daya alam pemberian Yang Mahakuasa masih kurang cukup hingga Pemerintah cenderung mencari jalan yang mudah dengan mengakibatkan segala macam kebutuhan hidup naik dan membebani dengan bermacam pajak yang berlebihan. Kiranya Pemerintah ini diharapkan tidak menyengsarakan rakyatnya dan lebih berperasaan dalam menentukan kebijakan.

Menjaga Masa Depan Dengan Kewarasan Berpolitik

Putoet Argo

07 Oct 2014 | 21:15

Masalah bertubi-tubi datang dari dalam negeri terkait kondisi politik Indonesia. Sejak pemilihan presiden (pilpres) hingga pergantian pemerintahan atau masa transisi yang diwarnai gejolak politik ikut menyumbang pelemahan pasar keuangan. Kondisi ekonomi dalam negeri belum stabil.Juga dengan telah disahkannya RUU Pilkada, yang merupakan  pengangkatan kepala daerah ditunjuk langsung oleh anggota DPR yang disahkan pada tanggal 25 september 2014 berdasarkan hasil voting pada rapat paripurna anggota DPR.

RUU Pilkada ini sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan, meskipun telah disahkan oleh DPR akan keberadaan undang-undang ini. RUU Pilkada yang telah disahkan ini pun telah digugat dan akan diuji materi oleh pihak yang tidak menyutujui RUU Pilkada ini yang menganggap bahwa RUU Pilkada ini menghapuskan hak pilih rakyat dalam memilih calon kepala daerahnya masing-masing. Akan tetapi gugatan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. DPR ini memang cenderung menjadi lembaga negara istimewa. Bagaimana tidak istimewa membikin aturan ataupun undang-undang untuk dirinya sendiri, walaupun juga yang menyangkut lembaga lain, tentu saja akan cenderung yang menguntungkan anggota DPR sendiri. Sebaliknya aturan mainnya perlu dibenahi, agar DPR tidak menjadi sarang ternak tikus berdasi.

Kegemaran politikus untuk membuat pernyataan dan pemikiran yang kontroversial dan kontraproduktif, daripada untuk lebih giat lagi bekerja untuk rakyat, menjalankan fungsi legislasi untuk yang berada di legislatif. Dengan parameter jumlah pengesahan Perundangan per periode persidangan, maka fungsi legislasi masih pada jalur lambat, sehingga jumlah rancangan undang-undang yang masuk dan harus dibahas oleh DPR semakin menumpuk.

Benar saja. Hasil menunjukkan bahwa politisi itu sudah tidak beres arah otaknya. Hal ini salah satunya terlihat dari cara mereka berbicara. Melihat liputan ulah para politisi memang pekerjaan paling membosankan lagi menggelikan. Cenderung angkuh sok kuasa.

Menurut saya, politisi dalam hal rapat para politisi itu tidak lebih dari kerja kelompok sindikat.

Dan juga politisi yang berada di DPR. Dalam masalah rapat, satu kali rapat dengan durasi empat jam misalnya, interupsi yang terjadi bisa sampai berbelas-belas kali, berjam-jam. Kalau saja interupsi itu penting, Bisa dimaklumi. Tapi seringnya hanya asal mengajukan pendapat, tidak substansial. Belum lagi pernyataan yang sudah dilontarkan orang-orang sebelumnya, menjadi sangat menjenuhkan.

Satu hal yang bikin sering garuk-garuk kepala sampai plontos adalah cara mereka berbicara yang belepotan. Jadi, memang gampang sekali untuk saling memelintir omongan orang dan cenderung bertengkar untuk memperlihatkan pencitraan diri. Kalau tidak justru diam-diam bermain dibawah meja, alias kolusi.

Sebagian besar politisi kalau ngomong cenderung seperti orang kesurupan, yang diomongkan sebelumnya bisa tidak inget dan bisa bertolak belakang dengan omonganya yg baru dilontarkan. karakter orang yang kesurupan begitu, tidak sadar dengan apa yg pernah diomongin.

Dengan begitu, nyata bahwa sistem demokrasi yang semakin nampak mengkwatirkan hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak bersikap jujur dan tidak bertanggung  jawab.

Semakin kasihan bangsa ini semakin tersesat dalam kehidupan yang semakin membingungkan dan mengarah pada ketidak pastian. Sebagaimana bahwa kemunduran akan terjadi jika ada yakni para pemimpim yang menyesatkan rakyatnya.

Kiranya kemiskinan dan janji-janji angin surga akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang paling berat untuk presiden terpilih JokoWi. Ini bukan masalah sederhana, karena terbukti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sulit mencapai target pengurangan kemiskinan dan merealisasikan janjinya.

Hal-hal diatas yang ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi masyarakat  hanya tersipu diam, sebab masih banyak persoalan yang dihadapinya dan sering membuat  mereka mempertengkarkan siapa yang berpenghianatan ataukah siapakah yang pandai dalam mencari muka. Padahal sejatinya rakyat pun telah sadar dalam demokrasi hanya sebagai objek untuk dimanfaatkan, dimobilisasi demi kepentingan, digiring layaknya memperangkap binatang untuk memilih masa depan rekaan para politisi yang sudah menghasilkan pengkhianatan. Bisa kita tebak jika mereka para politisi sudah bosan dan telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, rakyat diterlantarkan dan lalu apa lagi yang akan bisa diharapkan lagi oleh masyarakat. Lalu siapakah yang harus kita ikuti di antara penghianat ataukah pencari muka. Ataukah rakyat masih relevan merindukan bulan.

Sepertinya energi bangsa ini masih akan terkuras banyak untuk melaksanakan pertempuran ego pengelola negri. Sebaiknya jika seseorang ingin menjadi pemimpin, hendaklah dapat mendahulukan kepentingan+baik masyarakat luas dahulu dan berbaik melayani semua golongan. Bila lembaga ini masih ingin disebut perwakilan rakyat. Ataukah ini tanda-tanda akan terlahirnya angkatan pergerakan yang baru !.

Nb: Dalam hal ini yang dimaksud politisi adalah oknumnya ! .yg jumlahnya mayoritas.